Rancangan Perintah Eksekutif Trump Bisa Batasi Regulasi AI Negara Bagian

Pemerintahan Trump sedang mengusulkan sebuah rancangan perintah eksekutif yang bertujuan untuk mencegah negara bagian di Amerika Serikat membuat undang-undang tentang kecerdasan buatan (AI) yang berbeda dari kebijakan federal. Draft ini berpotensi memberikan kekuasaan kepada berbagai lembaga federal untuk melawan dan membatasi regulasi AI lokal dengan berbagai cara, seperti menggugat negara bagian, mengurangi dana, hingga memberikan sanksi. Penasihat teknologi Donald Trump, David Sacks, memiliki peran utama dalam menyusun kebijakan ini, yang memicu kebocoran dokumen ke publik. Beberapa ahli hukum menilai bahwa walaupun perintah ini mungkin ilegal secara hukum, dampaknya tetap besar karena dapat membuat negara bagian berpikir dua kali sebelum melanjutkan peraturan AI mereka agar tidak kehilangan dana penting dari pemerintah pusat. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah dengan menekan negara bagian melalui ancaman pengurangan dana federal bernilai puluhan miliar dolar, termasuk dana dari program Broadband Equity Access and Deployment (BEAD). Disamping itu, Departemen Kehakiman diarahkan membentuk tim khusus untuk menuntut negara bagian dengan peraturan AI yang dianggap 'menyulitkan'. Di sisi lain, Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan Komisi Komunikasi Federal (FCC) juga diberikan peran untuk meredam regulasi negara bagian dengan dasar bahwa beberapa undang-undang AI dianggap menipu atau bertentangan dengan kebijakan federal. Namun, ada kritikan bahwa tidak semua lembaga ini memiliki kewenangan hukum yang jelas untuk melaksanakan peran tersebut. Kesimpulannya, meski legalitas dari perintah eksekutif ini masih dipertanyakan, inisiatif tersebut bisa memberikan tekanan politik dan ekonomi yang cukup besar pada negara bagian supaya tetap mengikuti kebijakan federal terkait AI. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya upaya pemerintah pusat untuk mengendalikan pengaturan kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat.