TLDR
Pengembangan AI harus melibatkan manusia untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Telkom berkomitmen untuk memperluas penggunaan AI hingga ke level UMKM dan memperbaiki proses kolaborasi. Demokratisasi teknologi di Indonesia memerlukan partisipasi aktif dari startup lokal dan pelaku usaha di daerah. Saat ini, banyak perusahaan mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Namun, muncul pertanyaan penting terkait siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi perhatian Telkom, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia.Deputy EGM Telkom, Fauzan Feisal, menjelaskan bahwa dalam sistem AI yang mereka kembangkan, keputusan tidak sepenuhnya diserahkan kepada robot. Selalu ada campur tangan manusia yang mengawasi dan menyetujui agar keputusan lebih tepat dan aman. Pendekatan ini disebut dengan human in the loop, yang berarti manusia masih berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.Telkom juga fokus mengatur pembagian kewenangan antara AI dan manusia agar fungsi AI tidak menjadi bumerang, terutama dengan membuat aturan tata kelola yang jelas. Mereka menentukan keputusan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan AI. Pengaturan ini penting agar AI digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.Ke depan pada 2026, Telkom akan memperkuat penggunaan AI pada berbagai proyek besar dan berusaha memperluas jangkauan teknologi ini supaya bisa digunakan juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, mereka juga ingin mempercepat proses kemitraan agar kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha lebih cepat dan efisien.Selain perusahaan besar, Telkom menilai peran startup lokal dan pelaku usaha teknologi daerah sangat penting. Mereka disebut sebagai pasukan ketiga yang dapat membantu demokratisasi teknologi AI sehingga bisa menyebar merata ke seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang teknologi digitalnya masih berkembang.
