Courtesy of YahooFinance
Kebijakan Trump dan Dampaknya pada Perlindungan Social Security di AS
Menjelaskan dampak nyata kebijakan pemerintahan Trump terhadap perlindungan dan kondisi Social Security, sekaligus mengungkap kontradiksi antara janji politik dan implementasi kebijakan nyata yang dihadapi penerima manfaat.
19 Okt 2025, 18.10 WIB
237 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Kebijakan Trump mempengaruhi layanan dan sumber daya bagi penerima Social Security.
- Pemotongan biaya dan perubahan kebijakan berpotensi mempercepat masalah insolvency Dana Trust Social Security.
- Ada perdebatan yang berkelanjutan antara melindungi manfaat sosial dan memotong biaya pemerintah.
Washington D.C., Amerika Serikat - Banyak politisi berjanji untuk melindungi Social Security, termasuk Presiden Donald Trump yang pada tahun 2025 menyatakan tidak akan merugikan program seperti Medicaid, Medicare, dan Social Security. Namun, kebijakan nyata yang diambil pemerintahan Trump menyajikan situasi yang berbeda.
Salah satu kebijakan awal adalah reorganisasi besar-besaran yang menyebabkan rencana pemotongan lebih dari 7.000 staf di Social Security Administration (SSA). Ini merupakan pemotongan terbesar dalam sejarah agen tersebut dan berpotensi memperlambat pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, perubahan cara verifikasi identitas bagi para pemohon Social Security yang mengharuskan mereka datang langsung ke kantor SSA membuat proses menjadi lebih sulit. Penunjukan satu orang sebagai kepala SSA dan IRS menimbulkan kontroversi karena dua lembaga ini memiliki tugas yang berbeda dan penting.
Trump juga menandatangani undang-undang yang menghapus pajak bagi sekitar 90% penerima tunjangan Social Security. Meskipun memberikan keringanan finansial segera, analisis menunjukkan bahwa hal ini dapat mempercepat masa insolvensi dana Social Security dalam jangka panjang.
Kebijakan ketat terhadap eligibility Social Security Disability Insurance (SSDI) dan pengurangan manfaat Supplemental Security Income (SSI) akan berdampak pada sekitar satu juta penerima. Semua ini menunjukkan ketegangan antara janji politik dan realitas kebijakan yang seringkali merugikan para lansia dan penerima manfaat sosial.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/trump-said-d-protect-social-111018878.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/trump-said-d-protect-social-111018878.html
Analisis Ahli
Nancy Altman
"Penggabungan posisi komisioner SSA dengan IRS berisiko mengaburkan tanggung jawab dan merugikan pelayanan sosial yang esensial bagi masyarakat rentan."
Analisis Kami
"Meskipun tampilan eksternal dari kebijakan ini terkesan memperkuat perlindungan Social Security, faktanya dampak pemotongan staf dan perubahan ketat pada eligibility SSDI menunjukkan arah yang berbahaya bagi keberlanjutan program ini. Janji politik sering kali hanya sebagai alasan retoris tanpa solusi nyata yang mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang para penerima manfaat."
Prediksi Kami
Jika kebijakan pemotongan dan restrukturisasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan kesulitan bagi penerima Social Security dan percepatan daya tahan dana trust Social Security yang bisa menyebabkan krisis jangka panjang.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dijanjikan oleh Trump terkait dengan Social Security?A
Trump menjanjikan bahwa mereka tidak akan merugikan siapapun terkait Medicaid, Medicare, atau Social Security.Q
Apa langkah pertama yang diambil oleh pemerintahan Trump yang mempengaruhi Social Security?A
Langkah pertama adalah reorganisasi pemerintah yang mencakup pemotongan biaya di Administrasi Jaminan Sosial.Q
Bagaimana pemotongan pajak pada manfaat Social Security dapat berdampak pada keuangan jangka panjang?A
Pemotongan pajak dapat mempercepat tanggal insolvency untuk Dana Kepercayaan Social Security.Q
Apa proposal yang diajukan oleh pemerintahan Trump terkait dengan SSDI?A
Pemerintahan Trump mengusulkan untuk menghilangkan usia sebagai faktor dalam menentukan kelayakan untuk SSDI.Q
Siapa yang mengkritik penggabungan posisi SSA dan IRS dan mengapa?A
Nancy Altman mengkritik penggabungan posisi tersebut karena alasan yang baik terkait pengelolaan dua lembaga yang berbeda.Artikel Serupa
