AI summary
Bhutan menjadi negara pertama yang mengintegrasikan identitas digital dengan blockchain publik. Identitas digital terdesentralisasi meningkatkan kontrol individu terhadap data pribadi. Inisiatif Bhutan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk identitas dan pariwisata. Bhutan resmi menjadi negara pertama yang mengintegrasikan platform identitas digital nasionalnya dengan blockchain Ethereum. Inisiatif ini memungkinkan sistem identitas yang bisa diverifikasi dan terdesentralisasi, sehingga warga dapat membuktikan informasi pribadi seperti usia dan kewarganegaraan tanpa harus mengandalkan data sentral.Proyek National Digital Identity (NDI) Bhutan awalnya menggunakan standar W3C dan bekerja sama dengan Input Output Global dari Cardano. Migrasi lengkap ke jaringan Ethereum direncanakan selesai pada awal 2026, menjadikan identitas digital tersebut aman dan dapat diakses secara luas oleh warga Bhutan.Selain itu, Bhutan aktif mengembangkan ekosistem keuangan digital dengan mengadopsi Bitcoin dan Ethereum sebagai bagian dari cadangan strategis negaranya. Pemerintah juga bekerja sama dengan Binance Pay agar pariwisata bisa menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency, mendorong Bhutan menjadi destinasi wisata yang ramah teknologi.Namun, para ahli mengingatkan agar penggunaan blockchain publik untuk identitas digital harus hati-hati dalam menangani privasi, karena data yang tersimpan di blockchain bersifat permanen dan transparan, yang berpotensi memicu pengawasan berlebihan jika tidak dikontrol dengan baik.Secara keseluruhan, langkah Bhutan ini menjadi eksperimen penting bagi banyak negara yang ingin memperbaiki sistem identitas dan keuangan digital mereka, sekaligus menguji batasan privasi di era teknologi blockchain yang terbuka.
Integrasi blockchain publik seperti Ethereum dalam sistem identitas nasional adalah langkah berani yang membuka era baru pengelolaan data pribadi secara transparan dan aman. Namun, tanpa solusi privasi yang kuat, risiko penyalahgunaan data dan pengawasan massal tetap menjadi kekhawatiran utama yang harus segera ditangani agar teknologi ini benar-benar memberdayakan warga.
