Rishi Sunak Jadi Penasihat Microsoft, Ada Kekhawatiran Konflik Kepentingan
Teknologi
Kecerdasan Buatan
10 Okt 2025
55 dibaca
2 menit

Rangkuman 15 Detik
Rishi Sunak mengambil peran penasihat senior di Microsoft dan Anthropic setelah masa jabatannya sebagai Perdana Menteri.
Ada kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dan akses tidak adil yang dapat diberikan oleh pengalaman Sunak.
Contoh pengaruh politik di sektor teknologi terlihat dari hubungan antara mantan pejabat pemerintah dan perusahaan teknologi besar.
Rishi Sunak, mantan Perdana Menteri Inggris, kini bekerja sebagai penasihat senior di perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Anthropic. Penunjukan ini memicu kekhawatiran di kalangan pengawas pemerintah tentang kemungkinan akses tidak adil terhadap informasi rahasia pemerintah, terutama terkait pengaturan kecerdasan buatan.
Sebelumnya, selama masa jabatannya, Sunak memperkenalkan kesepakatan senilai £2,5 miliar antara pemerintah Inggris dan Microsoft yang fokus pada pembangunan pusat data dan pelatihan digital. Ini menunjukkan hubungan kuat antara Sunak dan Microsoft yang membuat posisi barunya menimbulkan kontroversi.
Komite Pengawasan Penunjukan Bisnis Parlemen Inggris menyatakan bahwa penempatan Sunak dapat memberi Microsoft pengaruh tidak semestinya dalam pengambilan kebijakan, terutama di saat regulasi AI sedang hangat dibahas secara global. Namun, Sunak berjanji tidak akan terlibat dalam advokasi kebijakan dan akan menyumbangkan gajinya ke badan amal.
Selain Sunak, fenomena pejabat tinggi politik yang beralih ke perusahaan teknologi besar juga terjadi di Inggris dan AS. Contoh lainnya adalah Nick Clegg yang pernah menjadi presiden urusan global di Meta, serta penasihat Sunak yang juga bekerja untuk Anthropic. Di AS, mantan pejabat pemerintah juga banyak yang bekerja di perusahaan teknologi raksasa.
Situasi ini memperlihatkan adanya 'revolving door' antara dunia politik dan perusahaan teknologi yang dapat menimbulkan isu etika dan kepercayaan publik. Perdebatan tentang bagaimana mengelola hubungan ini diperkirakan akan berlanjut, terutama terkait regulasi kecerdasan buatan dan kebijakan teknologi.
Analisis Ahli
Dr. Lisa Tran, ahli kebijakan teknologi
Keterlibatan mantan pejabat tinggi seperti Sunak di perusahaan teknologi memudahkan perusahaan memperoleh keunggulan dalam negosiasi kebijakan, oleh sebab itu regulasi yang lebih ketat harus diberlakukan untuk mencegah konflik kepentingan.Prof. John Matthews, akademisi etika pemerintah
Revolving door antara pemerintahan dan perusahaan teknologi memperlihatkan risiko serius pada demokrasi dan transparansi. Tapi jika dikelola dengan jelas, pengalaman pejabat ini juga bisa membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif.