Kebuntuan Regulasi Crypto Senat AS: Proposal Demokrat Picu Konflik DeFi

Barisan Senat AS yang terdiri dari Demokrat dan Republik tengah terjebak dalam ketegangan setelah Demokrat mengajukan proposal yang memberikan Departemen Keuangan kewenangan luas untuk membatasi protokol DeFi yang dianggap berisiko. Hal ini menyebabkan penghentian sementara pembicaraan bipartisan mengenai regulasi crypto yang diharapkan bisa menciptakan kerangka pasar yang jelas dan adil. Proposal yang diajukan mengusulkan penerapan aturan Know Your Customer (KYC) pada aplikasi crypto dan dompet non-kustodian serta menghilangkan beberapa perlindungan hukum bagi pengembang crypto. Ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk staf Republik dan pakar industri yang menilai proposal tersebut tidak jelas dan berpotensi membahayakan ekosistem DeFi secara keseluruhan. Para pakar dan pemimpin industri crypto seperti CEO Coinbase dan ketua Blockchain Association memperingatkan bahwa proposal ini bisa memaksa pengembang dan inovator meninggalkan AS untuk menghindari aturan yang ketat dan menghambat perkembangan teknologi finansial di dalam negeri. Konflik ini menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam antara kedua partai terkait regulasi crypto. Sementara itu, di DPR, terdapat regulasi bipartisan yang telah diterima yang memberikan perlindungan bagi pengembang DeFi dan mengatur pasar crypto secara terstruktur. Namun, di Senat, perbedaan politik dan kebijakan membuat upaya pengesahan regulasi ini menjadi terhambat dan berpotensi gagal tahun ini. Senator Demokrat seperti Ruben Gallego tetap berkomitmen untuk mencari jalan tengah, namun menolak menekan jadwal markup sebelum tercapai kesepakatan substansial. Sementara itu, petinggi Republik berharap untuk segera melanjutkan proses legislatif demi menjaga posisi AS dalam kompetisi teknologi finansial global.