TLDR
DJI menghadapi tantangan hukum dan reputasi akibat label sebagai perusahaan militer China. Keputusan pengadilan memberi Departemen Pertahanan AS kebebasan untuk menentukan perusahaan yang termasuk dalam daftar tersebut. DJI berisiko kehilangan akses ke pasar AS akibat larangan impor yang akan datang. DJI, perusahaan pembuat drone asal Tiongkok, telah menghadapi masalah besar di Amerika Serikat. Departemen Pertahanan AS menganggap DJI sebagai bagian dari perusahaan militer Tiongkok dan memasukkannya dalam daftar yang membatasi bisnis di Amerika. DJI lalu menggugat pemerintah untuk menghapuskan label tersebut agar bisa tetap berbisnis dengan leluasa di pasar AS.Namun, hakim Paul Friedman menolak gugatan DJI. Meskipun tidak menemukan bukti DJI dimiliki langsung oleh partai komunis Tiongkok, hakim mengatakan bahwa DJI mendapat dukungan finansial dan pengakuan dari pemerintah Tiongkok, misalnya melalui subsidi dan status khusus dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok.Selain itu, ada keterlibatan entitas negara seperti Chengtong yang memiliki saham di DJI. Walau demikian, hakim juga menolak beberapa tuduhan lainnya karena kurang bukti. Keputusan ini memperjelas bahwa pemerintah AS memiliki kebebasan besar dalam memutuskan siapa yang masuk daftar perusahaan militer Tiongkok dan siapa yang tidak.Akibat keputusan ini, DJI menghadapi larangan impor produk barunya ke Amerika mulai Desember. Bahkan sejak sekarang, pengiriman drone DJI sudah sering terhambat, sehingga rak-rak di toko menjadi kosong. Hal ini memberi peluang bagi penipuan dan penyalahgunaan celah hukum di pasar drone AS.DJI masih bisa mengajukan banding atas keputusan ini, tapi situasi bisnisnya di AS tetap sulit. Keputusan pengadilan ini menandai tantangan lebih besar bagi perusahaan teknologi Tiongkok di tengah ketegangan geopolitik yang makin memburuk antara AS dan Tiongkok.
