Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Besar Tuntut Menteri Perhubungan Dicopot

Bisnis
Manajemen dan Strategi Bisnis
News Publisher
17 Sep 2025
198 dibaca
1 menit
Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Besar Tuntut Menteri Perhubungan Dicopot

AI summary

Pengemudi ojek online akan melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak mereka.
Aksi ini diadakan di Hari Perhubungan Nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan transportasi.
Garda Indonesia menganggap kebijakan yang ada lebih menguntungkan perusahaan aplikasi dibandingkan pengemudi.
Pada tanggal 17 September 2025, pengemudi ojek online di Jakarta akan mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada pengemudi.Aksi akan dimulai dari markas pengemudi ojek online di Cempaka Mas lalu bergerak menuju Istana Presiden sebagai tempat orasi pertama. Selanjutnya, massa akan melanjutkan ke Kementerian Perhubungan, dan akhirnya berkumpul di depan gedung DPR RI sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.Pengemudi ojek online juga akan mematikan aplikasi secara masif sebagai simbol solidaritas dalam aksi ini. Hal ini diimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan moda transportasi alternatif saat aksi berlangsung untuk mengurangi dampak kemacetan.Para pengemudi menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi karena dianggap lebih mengutamakan perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan kesejahteraan pengemudi yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi.Aksi ini juga didukung oleh berbagai komunitas ojek online dan aliansi mahasiswa, termasuk BEM UI, yang bersama-sama menyuarakan ketidakadilan dan menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil bagi para pengemudi ojek online.

Experts Analysis

Nawawi Abdul Ghani (Pengamat Transportasi)
Ketegangan ini lumrah terjadi ketika regulasi belum berhasil mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online yang sering menjadi korban kebijakan yang berat sebelah.
Editorial Note
Situasi ini mencerminkan ketegangan klasik antara pelaku usaha dan regulasi pemerintah yang harus menyangga kepentingan publik. Jika pemerintah gagal menyeimbangkan kepentingan perusahaan aplikasi dan pengemudi, bisa terjadi eskalasi konflik yang merugikan kedua belah pihak dan pengguna jasa transportasi online.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.