Protes Karyawan Mengecam Microsoft dan Google atas Kontrak Teknis dengan Israel
Teknologi
Pengembangan Software
27 Agt 2025
276 dibaca
2 menit

Rangkuman 15 Detik
Protes terhadap Microsoft mencerminkan ketidakpuasan terhadap keterlibatan perusahaan dalam konflik Israel-Palestina.
Brad Smith dan Microsoft menghadapi tekanan dari karyawan dan mantan karyawan terkait dukungan mereka terhadap kebijakan Israel.
Taktik protes pekerja Google sebelumnya menunjukkan tren meningkatnya aktivisme di kalangan pekerja teknologi.
Pada hari Senin, kantor pusat Microsoft di Redmond mengalami insiden protes besar yang melibatkan kelompok 'No Azure for Apartheid'. Mereka berhasil memasuki kantor Brad Smith, presiden Microsoft, dan memaksa lockdown sementara di gedung tersebut.
Kelompok aktivis ini menyiarkan langsung aksi mereka di Twitch, membawa spanduk, dan menyerukan slogan yang menuduh Microsoft mendukung genosida melalui layanan cloud mereka. Mereka juga memamerkan surat tuntutan hukum tiruan terhadap Brad Smith atas dugaan kejahatan kemanusiaan.
Aksi ini bukan hanya dari luar tetapi juga melibatkan karyawan aktif dan mantan karyawan Microsoft yang dipecat karena melakukan aktivisme sebelumnya. Hal ini mengikuti rangkaian protes yang telah berlangsung beberapa bulan terkait penggunaan layanan Microsoft dalam konteks pengawasan warga Palestina oleh pemerintah Israel.
Model protes serupa juga pernah terjadi di Google pada April 2024, saat beberapa pekerja menggelar aksi duduk di kantor CEO Google Cloud, menolak kontrak besar dengan Israel bernama Project Nimbus. Protes tersebut juga sempat menimbulkan penangkapan dan pemecatan sejumlah karyawan.
Kedua aksi protes ini menyoroti konflik etika antara perusahaan teknologi besar dengan peran mereka dalam penyediaan teknologi yang digunakan untuk aktivitas kontroversial di wilayah konflik, khususnya yang melibatkan hak asasi manusia.
Analisis Ahli
Shoshana Zuboff
Aktivisme ini mencerminkan konsekuensi logis dari 'kapitalisme pengawasan' di mana teknologi besar harus bertanggung jawab atas penggunaan data yang dapat merugikan kelompok masyarakat yang rentan.


