Microsoft Blokir Layanan Cloud untuk Militer Israel Karena Pengawasan Massal

Microsoft telah memutuskan untuk menghentikan akses militer Israel ke layanan cloud dan AI yang digunakan dalam pengawasan massal terhadap warga Palestina. Keputusan ini diumumkan oleh Brad Smith, wakil ketua sekaligus presiden Microsoft, setelah adanya laporan dari The Guardian yang menyebutkan bahwa militer Israel menyimpan rekaman dan data dari hingga satu juta panggilan per jam dengan menggunakan layanan Azure. Setelah melakukan tinjauan internal, Microsoft menemukan bukti yang mendukung laporan tersebut dan memutuskan untuk menonaktifkan beberapa layanan yang digunakan oleh unit tertentu di Kementerian Pertahanan Israel. Perusahaan menegaskan bahwa layanan mereka tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal warga sipil, dan sudah memberitahukan keputusan ini kepada pihak militer Israel. Meskipun ada pemblokiran layanan tertentu, kontrak Microsoft lainnya dengan pemerintah Israel, khususnya yang berkaitan dengan keamanan siber, tidak terpengaruh oleh keputusan ini. Microsoft juga menyatakan komitmennya untuk mendukung keamanan siber di wilayah Timur Tengah, termasuk melalui kerja sama di bawah Abraham Accords. Setelah laporan ini tersebar, militer Israel dilaporkan sudah memindahkan sekitar 8 terabyte data dari Azure ke layanan Amazon Web Services. Microsoft sudah menghubungi Amazon untuk mendapatkan komentar terkait rencana pemindahan data tersebut. Di sisi lain, karyawan Microsoft sudah lama mengadakan protes dan aksi untuk menentang kontrak perusahaan dengan pemerintah Israel, beberapa di antaranya bahkan terjadi di kantor pusat perusahaan. Kelompok aktivis No Azure for Apartheid telah melakukan berbagai aksi publik untuk menekan Microsoft agar menghentikan dukungan teknologi mereka terhadap militer Israel selama lebih dari setahun. Protes ini menunjukkan tekanan yang kian besar dari dalam dan luar perusahaan terkait penggunaan teknologi dalam pelanggaran hak asasi manusia.