TLDR
Keamanan data pribadi di lembaga pemerintah perlu ditingkatkan untuk melindungi informasi sensitif. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan dalam pengelolaan data di cloud untuk mencegah akses tidak sah. Penunjukan tim dengan latar belakang non-pemerintahan dalam pengelolaan data pemerintah dapat menimbulkan risiko bagi privasi warga negara. Seorang pejabat dalam Administrasi Jaminan Sosial Amerika Serikat (SSA), Charles Borges, mengungkapkan dalam pengaduan whistleblower bahwa pemerintahan Trump mengunggah ratusan juta rekam data Jaminan Sosial ke server cloud yang tidak memiliki pengamanan yang cukup. Langkah ini dilakukan meskipun ia sudah mengingatkan akan risiko kebocoran data yang bisa membahayakan informasi pribadi seluruh warga Amerika.Database besar yang disimpan itu berisi informasi sangat sensitif seperti nama, tempat lahir, kewarganegaraan, nomor Jaminan Sosial anggota keluarga, serta data keuangan dan kesehatan. Mereka yang terlibat dalam proyek ini diduga mengabaikan kontrol keamanan yang seharusnya berlaku dan melanggar aturan privasi federal.Meskipun terdapat perintah pengadilan untuk membatasi akses tim yang dikenal dengan nama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), perintah tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung sehingga akses ke database besar itu kembali dibuka. Pejabat- pejabat senior di SSA seperti Aram Moghaddassi dan Michael Russo menyetujui transfer data ke cloud dengan alasan kebutuhan bisnis melebihi risiko keamanan.Data ini disimpan di server yang dihosting oleh Amazon, namun tanpa kontrol ketat tentang siapa yang dapat mengakses dan menggunakan data tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan data ini bisa dilihat oleh publik atau bahkan dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab.SSA menyatakan bahwa data tersebut disimpan di lingkungan yang aman dan sampai saat ini tidak mengetahui adanya kebocoran. Namun, pakar keamanan dan pejuang privasi mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi menyebabkan dampak besar jika terjadi kompromi, termasuk kemungkinan harus mengganti nomor Jaminan Sosial secara besar-besaran.
