DPR AS Setujui Undang-Undang CLARITY Untuk Atur Regulasi Kripto

DPR Amerika Serikat baru saja menyetujui RUU Digital Asset Market Structure Clarity Act yang bertujuan mengatur bagaimana aset digital atau kripto diklasifikasikan dalam sistem keuangan negara tersebut. Hal ini penting guna mengatasi kebingungan yang selama ini muncul mengenai pengaturan dan pengawasan kripto. RUU ini membagi tugas pengawasan antara dua lembaga pengawas, yaitu Securities and Exchange Commission (SEC) yang akan mengawasi token yang dianggap sebagai sekuritas, dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) yang akan mengawasi komoditas digital atau aset yang lebih terdesentralisasi. Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah definisi ‘desentralisasi yang cukup’ untuk blockchain, di mana blockchain tanpa kontrol pusat dan dengan operasi yang transparan dapat dianggap sebagai komoditas, sehingga pengawasannya berada di bawah CFTC. Meski begitu, masih ada kritik yang muncul karena RUU ini dianggap belum sepenuhnya mengatasi beberapa area abu-abu, terutama terkait dengan decentralized finance (DeFi), yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam pengawasannya. Pengesahan RUU ini mendapatkan momentum saat harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi lebih dari 120,000 dolar AS, yang menandakan bahwa pasar dan investor sangat menantikan regulasi yang lebih pasti. Selanjutnya, RUU ini akan dibahas di Senat untuk memutuskan langkah lanjutan.