Hong Kong Siap Manfaatkan Regulasi Kripto Ketat di Singapura untuk Jadi Pusat Web3

Regulasi ketat yang diterapkan oleh Singapura terhadap perusahaan cryptocurrency membuat mereka harus mendapatkan lisensi atau menghentikan operasi di luar negeri. Hal ini menjadi peluang bagi Hong Kong untuk menguatkan posisi sebagai pusat Web3 di kawasan Asia. Pada tanggal 30 Mei, Monetary Authority of Singapore memperingatkan perusahaan kripto agar segera patuh pada aturan baru atau keluar dari pasar internasional, dengan batas waktu sampai akhir Juni 2023. Kebijakan ini bertujuan menertibkan layanan digital token di luar negeri. Hong Kong mendukung perkembangan ekosistem kripto dengan mengesahkan undang-undang stablecoin yang efektif mulai 1 Agustus 2023. Selain itu, Beijing juga berencana melikuidasi cryptocurrency yang disita di Hong Kong, meningkatkan likuiditas di pasar lokal. Selain Singapura, negara-negara Asia lainnya juga memperketat regulasi, seperti Thailand yang melarang beberapa bursa besar dan Dubai yang memperbarui aturan perlindungan investor, menunjukkan tren regional menuju pengawasan lebih kuat pada industri aset digital. Menurut Joshua Chu, langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi luas yang bisa membuat Hong Kong menjadi tempat yang lebih menarik untuk pengembang proyek kripto yang memerlukan kepatuhan hukum dan hubungan pasar global yang lancar.