Pemerintah AS Larang WhatsApp Untuk Staf DPR Karena Risiko Keamanan

Pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan WhatsApp pada perangkat yang digunakan oleh staf Dewan Perwakilan Rakyat karena kekhawatiran terkait keamanan data. WhatsApp dianggap memiliki risiko tinggi dalam melindungi data penggunanya sehingga menimbulkan potensi ancaman keamanan.Memo resmi yang dilaporkan oleh Reuters menyebutkan bahwa aplikasi ini kurang transparan dalam cara melindungi data pengguna serta tidak menyediakan enkripsi penyimpanan data yang memadai. Oleh karena itu, staf DPR dianjurkan menggunakan aplikasi lain yang lebih aman seperti Signal, iMessage, FaceTime, dan Microsoft Teams.Sebelumnya, Meta, perusahaan induk WhatsApp, mengatakan telah mendeteksi serangkaian peretasan yang menargetkan sekitar 90 pengguna, termasuk jurnalis. Serangan itu dihubungkan dengan Paragon Solutions, sebuah perusahaan pembuat spyware asal Israel yang telah diakuisisi oleh AE Industrial Partners.Paragon Solutions dikenal sebagai penyedia spyware dan memiliki sejumlah pemerintah pelanggan dari berbagai negara seperti Australia, Kanada, dan Israel. Keberadaan spyware semacam ini memperkuat kekhawatiran terkait keamanan dan privasi informasi yang dapat diakses melalui aplikasi seperti WhatsApp.Pelarangan ini merupakan langkah protektif pemerintah AS untuk menjaga keamanan informasi dan komunikasi para staf di DPR, khususnya di tengah meningkatnya ancaman siber dan kebutuhan akan aplikasi komunikasi yang dapat menjamin privasi serta keamanan data.