TLDR
Kebijakan ICE yang baru memperluas kemampuan agen untuk melakukan penangkapan di sekitar pengadilan. Tindakan ini berpotensi menurunkan kepercayaan imigran untuk hadir di pengadilan, yang dapat berdampak negatif pada sistem hukum. Perubahan kebijakan ini memicu protes dan tantangan hukum dari pemerintah lokal yang ingin melindungi hak-hak imigran. ICE, badan federal Amerika Serikat yang menangani imigrasi, baru-baru ini merevisi kebijakan yang memungkinkan agen mereka melakukan penangkapan imigran di lokasi sekitar pengadilan tanpa harus memperhatikan hukum atau aturan lokal. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kebebasan bagi agen dalam melaksanakan tangkapan, meskipun membuat hukum lokal seperti larangan penangkapan di pengadilan menjadi kurang dihormati.Kebijakan lama mengharuskan agen ICE berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk memastikan tindakan mereka tidak melanggar hukum negara bagian. Namun panduan baru menghapus kewajiban ini, menyerahkan keputusan kepada agen di lapangan yang mungkin kurang memahami peraturan lokal. Hal ini memicu kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak hubungan masyarakat dengan aparat penegak hukum.Beberapa pengacara dan organisasi hak asasi manusia mengkritik kebijakan baru ini, dengan memperingatkan bahwa hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum lokal dan membatasi akses imigran pada perlindungan hukum di pengadilan. Contohnya, di New York, agensi ini melakukan penangkapan yang dianggap ilegal di pengadilan negara bagian, sehingga beberapa pihak mengajukan gugatan hukum terhadap ICE dan Pemerintah Federal.Meskipun ICE masih dianjurkan untuk menghindari tindakan penangkapan di pengadilan sipil kecuali ada alasan keamanan nasional, kebijakan ini sudah melonggarkan aturan pelaksanaannya dibanding masa pemerintahan Biden yang sebelumnya membatasi penangkapan hanya untuk kasus-kasus serius. Perubahan ini terjadi saat ada mandat dari pejabat tinggi pemerintah untuk meningkatkan jumlah deportasi secara drastis.Kebijakan baru ini juga memicu protes dan konfrontasi antara masyarakat dengan agen ICE, terutama ketika agen berusaha menyembunyikan identitas mereka saat beraksi. Secara keseluruhan, kebijakan ini menimbulkan ketegangan mengenai batas kewenangan penegakan hukum federal dan perlindungan hukum negara bagian dalam konteks penanganan imigran.
