Penarikan Aturan CFPB Lepas Data Sensitif Warga dari Perlindungan Legal

Komisi Perlindungan Konsumen Keuangan (CFPB) Amerika Serikat sebelumnya mengusulkan aturan untuk melindungi data pribadi warga dari praktik jual beli data oleh perusahaan data broker. Data broker ini mengumpulkan data sangat pribadi tanpa izin, termasuk lokasi, afiliasi politik, dan data keuangan, yang dapat disalahgunakan. Aturan tersebut bertujuan mewajibkan perusahaan data broker meminta persetujuan warga sebelum membagikan atau menjual informasi mereka. Ini sejalan dengan undang-undang Fair Credit Reporting Act yang sudah mengatur lembaga serupa seperti biro kredit namun belum berlaku komprehensif pada perusahaan data broker. Namun, aturan ini tiba-tiba ditarik oleh pejabat baru CFPB, Russell Vought, yang menyatakan aturan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebijakan terbaru dan interpretasi hukum. Penarikan ini menuai kritik keras dari kelompok advokasi, aktivis privasi, dan veteran militer yang khawatir keamanan nasional dan keselamatan warga menjadi terancam. Peneliti dan aktivis menunjukkan bahwa data broker memiliki potensi merusak serius, seperti memudahkan pelaku kekerasan untuk melacak korban atau menjadikan anggota militer target spionase dan penipuan. Kasus bocornya data lokasi jutaan individu, termasuk pejabat penting, memperlihatkan risiko nyata yang dihadapi. Selain itu, reorganisasi besar di CFPB dan dukungan tokoh seperti Elon Musk untuk menghapus badan ini memperlihatkan tekanan kuat dari kalangan yang ingin memperlemah regulasi perlindungan konsumen dan memperbesar kekuasaan perusahaan teknologi dan data broker di Amerika.