Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Mengapa Banyak Orang Meninggalkan Layanan Digital AS di Era Trump

Teknologi
Keamanan Siber
cyber-security (1y ago) cyber-security (1y ago)
21 Mar 2025
113 dibaca
1 menit
Mengapa Banyak Orang Meninggalkan Layanan Digital AS di Era Trump

Rangkuman 15 Detik

Kolaborasi antara Big Tech dan administrasi Trump dapat mempengaruhi privasi dan kebebasan sipil.
Ada peningkatan minat terhadap alternatif non-AS untuk layanan digital karena kekhawatiran terhadap keamanan data.
Perubahan kebijakan di platform media sosial dapat berdampak signifikan pada komunikasi dan informasi publik.
Kolaborasi antara perusahaan teknologi besar dan pemerintahan Trump dimulai sebelum pelantikan Donald Trump. Amazon, Meta, Google, Microsoft, dan Uber masing-masing memberikan Rp 16.70 miliar ($1 juta) untuk pelantikan Trump, sementara CEO Meta Mark Zuckerberg dan Tim Cook dari Apple juga memberikan sumbangan pribadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, keamanan, dan kebebasan sipil terkait penggunaan layanan digital berbasis AS. Meta, Google, Apple, dan perusahaan teknologi besar lainnya mengumpulkan dan menyimpan data pribadi yang dapat diakses oleh pemerintah. Meta membuat perubahan kebijakan drastis untuk mengizinkan ujaran kebencian dan pelecehan, sementara Google mengganti nama bagian dari dunia sesuai perintah eksekutif Trump. Trump juga berusaha memaksa Apple untuk membuka enkripsi iPhone pada 2016. Untuk melindungi privasi dan keamanan data, banyak orang mulai beralih ke layanan digital non-AS. Beberapa layanan yang direkomendasikan termasuk ProtonMail, MagicEarth, TomTom AmiGO, HERE WeGo, Vivaldi, Qwant, Startpage, IONOS, Pixelfed, StoryGraph, Affinity, Kobo, Plex, Jellyfin, Nextcloud, LibreOffice, Affinity Suite, SearXNG, dan Codeberg. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko dan potensi bahaya dari penggunaan layanan digital berbasis AS.

Analisis Ahli

Staffan Lindberg
Dengan penurunan status demokrasi AS, peran perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Google akan semakin krusial dalam menentukan bagaimana informasi dan data dikelola, yang dapat berdampak negatif bagi kebebasan sipil.