Pejabat Kemenkeu Jadi Komisaris Bank Himbara, Profesionalisme Jadi Fokus
Finansial
Perbankan dan Layanan Keuangan
27 Mar 2025
186 dibaca
1 menit

Rangkuman 15 Detik
Tiga bank Himbara telah menggelar RUPST dan mengumumkan kepengurusan baru.
Beberapa Direktur Jenderal Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai komisaris di bank Himbara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengisian BUMN.
Tiga bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI), baru saja mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam rapat tersebut, diumumkan susunan komisaris baru yang mencakup beberapa nama dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, ditunjuk sebagai komisaris utama BTN, menggantikan Chandra M. Hamzah. Selain itu, Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, menjadi komisaris BNI, dan Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, ditunjuk sebagai komisaris Bank Mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisi oleh orang-orang yang profesional. Ia menegaskan bahwa perwakilan dari kementerian atau lembaga pemerintah masih diperbolehkan untuk menjabat sebagai komisaris di BUMN.
Analisis Ahli
Sri Mulyani Indrawati
Penunjukan Dirjen Kementerian Keuangan sebagai komisaris adalah langkah tepat untuk memperkuat pengawasan dan pemanfaatan kebijakan fiskal secara optimal di BUMN perbankan.

