Courtesy of CNBCIndonesia

Kementerian BUMN Siapkan Regulasi Inbreng Saham BUMN ke Danantara Sebelum Maret 2025

19 Mar 2025, 15.41 WIB

11 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Rapat antara Kementerian BUMN dan DPR RI membahas pentingnya inbreng saham BUMN ke dalam Danantara.
Danantara akan mengelola 99 persen saham BUMN, sementara 1 persen akan tetap dimiliki oleh pemerintah.
Inbreng saham harus diselesaikan sebelum RUPS yang dijadwalkan pada Maret 2025.

Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengadakan rapat tertutup dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) mengenai inbreng saham perusahaan milik negara yang akan bergabung dengan Danantara. Wakil COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa mereka ingin menyelesaikan proses inbreng saham sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada Maret 2025.

Dony menjelaskan bahwa semua inbreng saham akan dilakukan sekaligus dan mereka telah menyiapkan PP untuk proses tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2025, Danantara akan memiliki 99 persen saham BUMN, sementara 1 persen sisanya akan tetap dimiliki oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/market/20250319153934-17-620021/inbreng-bumn-ke-danantara-dikebut-rampung-bulan-ini

Analisis Ahli

Ekonom Senior

"Penggabungan saham BUMN melalui Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah, namun harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang jelas untuk menghindari monopoli berlebihan."

Analisis Kami

"Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan konsolidasi BUMN melalui Danantara, yang dapat memperkuat pengelolaan dan sinergi di antara BUMN besar. Namun, pelaksanaan secara sekaligus membutuhkan koordinasi dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko hukum dan finansial yang berdampak luas."

Prediksi Kami

Pelaksanaan inbreng saham BUMN ke Danantara akan berjalan sesuai target dan menjadi langkah besar dalam restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.