Courtesy of YahooFinance

AS Tidak Tegakkan Hukuman Corporate Transparency Act untuk Dukung Bisnis Kecil

03 Mar 2025, 08.50 WIB

261 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Departemen Keuangan AS tidak akan menegakkan sanksi untuk Undang-Undang Anti-Pencucian Uang.
Undang-Undang Transparansi Korporat menghadapi tantangan hukum dan penolakan dari pemerintahan sebelumnya.
Langkah selanjutnya adalah mempersempit ruang lingkup undang-undang ini untuk perusahaan asing.

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan undang-undang anti-pencucian uang yang mengharuskan banyak perusahaan untuk mengungkapkan identitas pemilik sebenarnya. Pemerintahan Trump sebelumnya menentang Undang-Undang Transparansi Korporat yang dikeluarkan oleh pemerintahan Biden, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut membebani perusahaan-perusahaan kecil yang berisiko rendah.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan sanksi kepada warga negara AS atau perusahaan domestik. Mereka berencana untuk mengeluarkan aturan baru yang akan membatasi penerapan undang-undang ini hanya untuk perusahaan asing. Pendukung undang-undang ini percaya bahwa langkah ini penting untuk mengatasi masalah pencucian uang di AS.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/us-treasury-department-says-not-015049901.html

Analisis Ahli

David Ljunggren

"Langkah ini bisa dilihat sebagai kompromi politik yang mengorbankan tujuan anti pencucian uang demi menjaga kelangsungan bisnis kecil dan mendukung pajak domestik."

Analisis Kami

"Keputusan Departemen Keuangan ini jelas mencerminkan tekanan politik dan bisnis yang kuat dari kelompok domestik, sehingga hukum yang seharusnya memperketat transparansi menjadi kurang efektif. Namun, tanpa tindakan tegas, Amerika Serikat berisiko tetap menjadi tempat yang mudah untuk praktik pencucian uang oleh aktor asing."

Prediksi Kami

Penegakan undang-undang akan lebih difokuskan pada perusahaan asing, sehingga potensi pengawasan terhadap aktivitas pencucian uang oleh pihak asing kemungkinan meningkat sementara beban bagi bisnis domestik akan berkurang.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS terkait Undang-Undang Anti-Pencucian Uang?

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang terhadap warga negara AS atau perusahaan pelaporan domestik.

Mengapa pemerintahan Trump menentang Undang-Undang Transparansi Korporat?

Pemerintahan Trump menentang Undang-Undang Transparansi Korporat karena dianggap membebani entitas dengan risiko rendah.

Apa tujuan dari Undang-Undang Transparansi Korporat?

Tujuan dari Undang-Undang Transparansi Korporat adalah untuk mengatasi meningkatnya popularitas AS sebagai tempat bagi kriminal untuk mencuci uang ilegal.

Siapa yang tidak akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini?

Warga negara AS dan perusahaan pelaporan domestik tidak akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Apa langkah selanjutnya yang direncanakan oleh Departemen Keuangan AS?

Departemen Keuangan AS berencana untuk mengeluarkan aturan yang mempersempit ruang lingkup undang-undang ini hanya untuk perusahaan asing.