Setelah pelantikan Presiden Donald Trump, Elon Musk, seorang miliarder, mengambil alih banyak bagian dari pemerintahan AS dengan cepat. Dia diangkat sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan mulai mengendalikan berbagai lembaga federal, termasuk USAID dan Departemen Pendidikan. Banyak anggota parlemen dan ahli hukum khawatir bahwa tindakan ini dapat menyebabkan krisis konstitusi atau bahkan kudeta, karena Musk tidak terpilih dan tidak memerlukan persetujuan Senat. Kritikus juga mencemaskan bahwa hubungan Musk dengan perusahaan swasta, seperti Tesla dan SpaceX, dapat menciptakan konflik kepentingan, terutama saat dia mencoba mengurangi pengeluaran pemerintah.Musk juga mengangkat banyak staf muda yang belum berpengalaman untuk membantu menjalankan agendanya, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan efektivitas. Beberapa anggota parlemen, termasuk Senator Chuck Schumer dan Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez, menganggap tindakan Musk sebagai pengambilalihan kekuasaan yang tidak sah. Mereka memperingatkan bahwa jika dibiarkan, ini bisa mengubah cara kekuasaan dijalankan di AS dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah ada. Saat ini, masa depan langkah-langkah Musk masih belum jelas, dan akan ada tantangan hukum yang harus dihadapi.
Langkah Elon Musk adalah eksperimen berbahaya yang mengaburkan batas antara sektor swasta dan pemerintahan serta mengancam prinsip demokrasi dengan memberi kekuasaan luas kepada figur non-terpilih. Kurangnya transparansi dan pelibatan tenaga muda tanpa pengalaman memperkuat risiko kegagalan sistematik dan pelanggaran etika pemerintahan.
