AI summary
Elon Musk tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan pemerintah meskipun diangkat oleh Trump. Pengunduran diri Michelle King menunjukkan ketegangan antara DOGE dan lembaga pemerintah lainnya. Protes publik menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh DOGE dan peran Elon Musk dalam pemerintahan. Baru-baru ini, sebuah dokumen dari Gedung Putih menjelaskan bahwa Elon Musk sebenarnya hanya seorang karyawan di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dalam pemerintahan Trump. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Musk, yang sebelumnya disebut sebagai 'karyawan pemerintah khusus yang tidak dibayar', hanya dapat memberikan saran kepada presiden dan menyampaikan arahan. Penjelasan ini muncul di tengah protes besar-besaran di mana lebih dari 10.000 orang berkumpul di New York City untuk menentang tindakan pemerintah Trump dan peran Musk di DOGE.Sementara itu, Michelle King, pejabat yang menjabat sebagai Komisaris Administrasi Jaminan Sosial, mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun bekerja, karena permintaan DOGE untuk mengakses informasi sensitif tentang penerima Jaminan Sosial yang ditolaknya. Meskipun Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Musk akan memimpin DOGE, kini banyak orang yang meragukan otoritas Musk setelah munculnya protes dan gugatan hukum yang menantang perannya. Banyak pihak mengkritik tindakan Musk, menganggapnya berusaha mengendalikan banyak aspek pemerintahan dengan cara yang tidak sah.
Posisi ambigu Elon Musk menyebabkan krisis kepercayaan publik dan pemerintahan yang tidak stabil. Jika tidak segera diberi batasan jelas, tindakan DOGE berisiko merusak sistem birokrasi kritis dan menimbulkan ketegangan politik yang lebih besar.
