Raksasa Teknologi dan Energi Nuklir: Menavigasi Kesepakatan Daya dan Ketegangan Geopolitik

Meta hari ini mengumumkan tiga kesepakatan besar untuk menyuplai pusat data mereka dengan energi nuklir. Kesepakatan ini melibatkan satu startup, sebuah perusahaan energi kecil, dan perusahaan besar yang sudah mengoperasikan reaktor nuklir di AS. Upaya ini merupakan bagian dari strategi utama Meta untuk mendapatkan pasokan listrik yang stabil dan ramah lingkungan bagi pertumbuhan AI mereka. Salah satu perusahaan yang terlibat, Vistra, akan menyediakan total 2,1 gigawatt listrik dari dua reaktor nuklir yang saat ini sudah beroperasi di Ohio. Selain itu, Vistra akan meningkatkan kapasitas beberapa pembangkitnya sehingga dapat menghasilkan listrik lebih banyak pada awal 2030-an. Kesepakatan ini berdurasi 20 tahun dan diharapkan bisa langsung memenuhi kebutuhan listrik Meta dalam waktu dekat. Startup Oklo, yang juga telah masuk bursa saham melalui SPAC, akan memasok 1,2 gigawatt listrik dengan menggunakan reaktor modular kecil bernama Aurora Powerhouse yang masing-masing menghasilkan 75 megawatt. Mereka berencana membangun lebih dari 12 unit reaktor di Ohio dengan target awal pengoperasian pada 2030, meskipun masih harus melewati proses persetujuan dari Nuclear Regulatory Commission. TerraPower, startup yang didirikan oleh Bill Gates, membangun reaktor yang menggunakan sodium cair sebagai media penyimpan dan transfer panas. Reaktor ini mampu menyediakan 345 megawatt listrik dengan kapasitas penyimpanan tambahan 100 sampai 500 megawatt selama lebih dari lima jam. TerraPower bekerja sama dengan GE Hitachi untuk merakit pembangkit pertamanya di Wyoming, dan direncanakan memasok listrik ke Meta mulai 2032. Kesepakatan energi nuklir ini memperlihatkan tren baru bagi perusahaan teknologi besar untuk mengandalkan tenaga nuklir sebagai sumber listrik andalan pusat data mereka. Walaupun listrik dari reaktor nuklir konvensional saat ini paling murah, teknologi SMR masih menjadi harapan masa depan dengan potensi biaya yang lebih rendah melalui produksi massal.

Tiongkok baru-baru ini merilis laporan resmi sepanjang 30 halaman yang menilai ancaman nuklir dari Jepang. Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa Jepang mungkin sudah memproduksi plutonium tingkat senjata secara rahasia dan memiliki kemampuan buat mengembangkan senjata nuklir dengan cepat. Ini menjadi perhatian besar bagi stabilitas kawasan Asia Timur. Laporan itu juga mengutip pernyataan mantan Presiden AS, Joe Biden, yang sempat mengatakan bahwa Jepang memiliki kapasitas untuk memiliki senjata nuklir dalam waktu singkat. Biden menyampaikan hal ini saat berbicara dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, meskipun waktu pastinya pernyataan itu disampaikan tidak dijelaskan secara jelas. Pihak Tiongkok dalam laporannya menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah konkret dan kuat guna mencegah Jepang melanjutkan atau memperkuat ambisi nuklirnya. Hal ini dianggap penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Timur yang sensitif. Reaksi dari pejabat Tiongkok atas pernyataan Biden sebelumnya memang belum muncul secara langsung di publik, tetapi laporan ini menunjukkan betapa seriusnya Tiongkok dalam mengawasi perkembangan militer Jepang. Ketegangan diplomatik kemungkinan akan meningkat antara kedua negara akibat isu ini. Ke depan, ada risiko perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia Timur jika isu ini tidak ditangani dengan baik melalui dialog internasional dan pengawasan yang ketat. Berbagai negara harus waspada agar konflik ini tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih serius bagi keamanan dunia.

Henry Kissinger, seorang negarawan Amerika Serikat terkenal, memperingatkan bahwa Jepang mungkin akan menjadi negara dengan senjata nuklir dalam lima tahun mendatang. Pernyataan ini diungkapkan dalam sebuah wawancara pada tahun 2023 dan menimbulkan perhatian di banyak negara, terutama di Asia Timur. Para ahli nuklir dari China memperkirakan Jepang tidak hanya bermotivasi secara politik tapi juga memiliki kemampuan teknis untuk membuat senjata nuklir dalam waktu kurang dari tiga tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan perlombaan senjata di wilayah tersebut. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mulai membicarakan kemungkinan melonggarkan tiga prinsip non-nuklir yang sudah lama dianut Jepang, yang menandai adanya perubahan sikap terhadap isu nuklir di tingkat pemerintahan. Seorang pejabat senior yang mengadvokasi kebijakan keamanan Jepang menyatakan bahwa Jepang harus memiliki senjata nuklir mengingat ancaman keamanan yang kian berat di sekitarnya. Namun, sikap ini masih bertentangan dengan pernyataan resmi Jepang yang menegaskan tidak berubah dari kebijakan non-nuklir. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi untuk memperkuat pertahanan Jepang dan komitmen lama terhadap perdamaian dunia. Ini adalah masalah penting yang harus terus diawasi karena dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di Asia keseluruhan.