Transformasi Digital Indonesia: Mendorong Inovasi Layanan Publik dan Kebanggaan Nasional

OVO terus menunjukkan perannya sebagai pemain utama dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Hingga kini, aplikasi OVO telah diunduh lebih dari 121 juta kali, yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap platform ini. OVO berhasil menjangkau lebih dari 3 juta merchant QRIS, mayoritas merupakan UMKM yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Hal ini memperlihatkan bagaimana OVO mendukung perkembangan UMKM melalui teknologi pembayaran digital. Pada tahun 2025, sekitar 700-800 ribu UMKM tercatat melakukan transaksi menggunakan OVO. Pertumbuhan penggunaan QRIS di platform OVO meningkat sebesar 61%, sementara nilai transaksi UMKM melalui QRIS OVO naik lebih dari 35% dibandingkan tahun sebelumnya. OVO juga memperkuat dukungan untuk UMKM melalui kerja sama dengan Grab. Kerja sama ini memungkinkan UMKM tidak hanya menjual produknya di GrabFood, tetapi juga menerima pembayaran QRIS menggunakan OVO, sehingga memperluas kesempatan bisnis dan kemudahan transaksi digital bagi UMKM. Selain itu, jumlah titik top-up OVO telah mencapai lebih dari 8 juta baik secara online maupun offline. Transaksi terbanyak menggunakan OVO berasal dari kategori transportasi, makanan dan minuman, serta telekomunikasi, menunjukkan diversifikasi kebutuhan digital masyarakat.

DANA menghadirkan fitur baru bernama DANA Premium Mini yang memungkinkan remaja berusia 13 hingga 17 tahun memiliki akun DANA Premium. Registrasi dilakukan melalui proses electronic Know Your Customer (e-KYC) berbasis Kartu Identitas Anak (KIA) dengan persetujuan orang tua, memberikan akses keuangan digital yang aman dan terkendali. Tujuan utama fitur ini adalah memperluas inklusi keuangan digital untuk generasi muda dan mengajarkan mereka kebiasaan bertransaksi yang bijak sejak dini. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri memungkinkan proses verifikasi identitas yang valid dan aman. DANA Premium Mini dirancang dengan batas saldo maksimal Rp2.000.000 dan fitur yang memungkinkan orang tua memantau transaksi serta mengatur pengeluaran anak. Hal ini membantu mendidik remaja dalam mengelola keuangan digital mereka secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam pengawasan orang tua. Peluncuran fitur ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait perlindungan anak dalam tata kelola sistem elektronik. Fitur ini mendukung target nasional meningkatkan inklusi keuangan menjadi 93% pada 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Para ahli dan tokoh masyarakat, termasuk aktris Mona Ratuliu, menyambut baik inovasi ini karena dapat menjadi mitra orang tua dalam mendidik anak untuk mengenal arti nilai uang dan menjadi generasi yang cerdas secara finansial. Fitur ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

India baru saja mulai menerapkan undang-undang baru yang mengatur para pekerja gig seperti pengemudi ojek online, kurir, dan mitra platform digital lain. Aturan ini dimaksudkan agar pekerja di sektor ini mendapatkan perlindungan sosial yang sebelumnya tidak mereka miliki. Para perusahaan penyedia layanan ride-hailing dan pengantaran kini harus menyumbang dana sosial dari pendapatan mereka untuk kesejahteraan pekerja gig. Dalam regulasi ini, pemerintah mewajibkan perusahaan agregator menyetorkan antara 1 sampai 2 persen dari pendapatan tahunannya ke dana jaminan sosial. Namun, kontribusi dari perusahaan tidak boleh melebihi 5 persen dari total pembayaran yang mereka berikan ke pekerjanya. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul cukup tetapi tidak terlalu membebani perusahaan. Pemerintah India juga membentuk Dewan Jaminan Sosial di tingkat pusat maupun negara bagian. Dewan ini bertugas merancang program kesejahteraan yang sesuai untuk pekerja gig. Namun setiap negara bagian memiliki kebebasan mengatur implementasi dan skema sosial sesuai kondisi lokal, sehingga hasilnya bisa berbeda-beda di tiap daerah. Meski regulasi ini disambut baik oleh perusahaan serta dianggap dapat memberi perlindungan, serikat pekerja masih khawatir aturan ini belum mengatasi masalah utama, seperti upah yang tidak pasti dan pemutusan hubungan tanpa alasan jelas. Masalah pendaftaran bagi pekerja di portal pemerintah juga menjadi hambatan untuk dapat manfaat jaminan sosial. Bagi Indonesia, penerapan aturan ini menjadi pelajaran penting dalam mengatur pekerja gig, terutama pengemudi ojol yang jumlahnya besar dan perlindungannya selama ini lemah. Pengalaman India menunjukkan perlunya sinergi pemerintah dan perusahaan serta perhatian pada pelaksanaan agar regulasi benar-benar dapat membantu pekerja.

Indonesia telah berhasil membangun ekosistem pembayaran digital yang inklusif melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Sistem ini dipuji oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai solusi mudah dan universal yang mendukung perkembangan startup serta memperluas partisipasi ekonomi. Dalam forum internasional di Singapura dan Afrika Selatan, Jokowi dan Gibran menyoroti masifnya pengguna QRIS yang kini mencapai 56-58 juta orang. Sistem ini memudahkan transaksi digital bagi pedagang kecil di desa hingga perusahaan besar di kota-kota besar, memberikan akses yang setara kepada semua pelaku ekonomi. Jumlah pengguna QRIS jauh melampaui penggunaan kartu kredit yang baru mencapai sekitar 17 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital nasional yang lebih sederhana dan hemat biaya. Selain di Indonesia, QRIS sudah dapat digunakan di lima negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Jepang. Rencana integrasi QRIS ke Korea Selatan, China, dan Uni Emirat Arab menunjukkan ambisi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam pasar pembayaran digital global. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih, menambahkan bahwa hingga triwulan ketiga, pengguna QRIS telah mencapai 58 juta dengan merchant sebanyak 41 juta dan nilai transaksi melebihi Rp1,9 kuadriliun. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam transformasi digital sektor pembayaran yang terus meningkat.

QRIS kini sudah menjadi sistem pembayaran yang sangat populer di Indonesia, dengan sudah dimanfaatkan oleh 57 juta konsumen dan lebih dari 39 juta pedagang. Penggunaannya yang luas membuat sistem ini tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga mulai digunakan di negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah Indonesia melihat potensi besar ekonomi digital dengan adanya QRIS. Melalui ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA), nilai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan meningkat tajam dari US$ 90 miliar menjadi US$ 360 miliar dalam waktu dekat dan bahkan bisa mencapai US$ 600 miliar. Salah satu keunggulan QRIS adalah kemampuannya untuk mendukung transaksi pembayaran lintas negara, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini juga merupakan bagian dari dorongan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi ekonomi nasional. Namun, di balik kemajuan ini, ada tantangan lain yaitu jumlah startup di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah pun berkomitmen untuk mengembangkan jumlah startup agar bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian negara. Selain itu, sektor digital juga didorong sebagai tulang punggung pengembangan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan genome sequencing yang bisa memberikan manfaat luas, tidak hanya untuk ekonomi tapi juga untuk kesehatan dan inovasi teknologi di Indonesia.