Pemerintah Inggris Larang Donasi Politik Menggunakan Cryptocurrency Demi Demokrasi

Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Keir Starmer mengumumkan moratorium langsung atas donasi berbasis cryptocurrency ke partai politik. Kebijakan ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa aset digital dapat digunakan untuk menyembunyikan asal dana asing dan mengancam proses demokrasi.Moratorium ini berlaku untuk donasi dari dalam maupun luar negeri, termasuk warga Inggris di luar negeri yang hadapi pembatasan donasi hingga £100.000 per tahun. Partai politik juga diwajibkan mengembalikan donasi crypto dalam waktu 30 hari setelah legislasi diterapkan, dengan ancaman hukuman apabila tidak dipatuhi.Langkah ini berakar dari laporan Rycroft yang mengindikasikan perlunya jeda regulasi untuk menyusun aturan yang lebih jelas. Dihadapkan pada tekanan partai seperti Reform U.K. yang menolak kebijakan ini, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi dari pengaruh asing dan penyalahgunaan teknologi digital.