TLDR
Undang-undang moratorium pusat data di New York mendapat dukungan dari berbagai kalangan politik. Pembangunan pusat data dianggap dapat meningkatkan biaya listrik bagi masyarakat. Ada kekhawatiran terhadap dampak sosial dan lingkungan dari pusat data baru. Pemerintah negara bagian New York sedang mengusulkan sebuah RUU yang akan menghentikan sementara pemberian izin untuk pembangunan dan pengoperasian pusat data baru selama minimal tiga tahun. Ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi para pembuat kebijakan mengambil langkah yang lebih bijaksana terkait dampak lingkungan dan energi dari pusat data tersebut.Inisiatif ini muncul karena adanya kekhawatiran dari para politisi baik dari partai Demokrat maupun Republik tentang dampak negatif pusat data terhadap lingkungan dan meningkatnya biaya listrik rumah tangga. Pusat data membutuhkan konsumsi listrik yang besar, dan studi menunjukkan hal ini dapat menaikkan tagihan listrik bagi masyarakat sekitar.Beberapa tokoh penting yang mengkritisi antara lain Senator Bernie Sanders yang menyerukan moratorium nasional, serta Gubernur Florida Ron De Santis yang mengomentari bahwa pusat data dapat menyebabkan kenaikan biaya listrik yang tidak adil bagi masyarakat, terutama digunakan untuk aktivitas seperti chatbot AI yang berdampak negatif.Lebih dari 230 organisasi lingkungan, termasuk Food & Water Watch, Friends of the Earth, dan Greenpeace, turut menandatangani surat terbuka kepada Kongres Amerika Serikat yang meminta adanya moratorium nasional bagi pembangunan pusat data baru. RUU di New York sendiri diusulkan oleh senator Liz Krueger dan anggota dewan Anna Kelles dari partai Demokrat.Sebagai respons, Gubernur New York Kathy Hochul mengumumkan program Energize NY Development yang bertujuan memodernisasi cara pusat data terhubung ke jaringan listrik serta memastikan mereka membayar biaya yang adil untuk penggunaan energi tersebut. Upaya ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengurangi potensi dampak negatif pusat data terhadap masyarakat dan lingkungan.
