Courtesy of TheVerge

Microsoft Setujui Permintaan Pemerintah Serahkan Kunci Enkripsi, Bahaya Privasi Mengintai

Artikel ini ingin menginformasikan bahwa Microsoft mematuhi permintaan pemerintah untuk menyerahkan kunci enkripsi yang disimpan di server mereka, menyoroti risiko privasi dan kekhawatiran penyalahgunaan data yang bisa berdampak tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga internasional.

25 Jan 2026, 05.39 WIB

255 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Microsoft menyerahkan kunci enkripsi kepada FBI berdasarkan perintah hukum, menunjukkan pergeseran dalam kebijakan privasi.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan data dan privasi pengguna.
Pentingnya memilih tempat penyimpanan kunci enkripsi, antara lokal atau cloud, harus dipertimbangkan oleh pengguna.

Guam, Amerika Serikat - FBI pada tahun lalu mengajukan permintaan resmi kepada Microsoft untuk menyerahkan kunci enkripsi BitLocker dari tiga laptop yang terlibat dalam penyelidikan penipuan program bantuan pengangguran COVID-19 di Guam. Microsoft pun mematuhi permintaan tersebut dengan alasan legalitas dan menyimpan kunci di server mereka.

Biasanya perusahaan teknologi seperti Apple, Google, dan Facebook menolak memberikan kunci enkripsi demi menjaga privasi penggunanya. Kasus terkenal adalah penolakan Apple terhadap FBI di tahun 2016 terkait ponsel pelaku penembakan San Bernardino. Namun pada kasus Microsoft kali ini, mereka memilih untuk mematuhi perintah hukum.

Microsoft menjelaskan bahwa pelanggan bisa memilih untuk menyimpan kunci enkripsi secara lokal maupun di cloud Microsoft. Penyimpanan di cloud memudahkan pemulihan data, namun juga menimbulkan risiko bahwa pihak luar dengan perintah hukum dapat mengakses kunci tersebut tanpa persetujuan pelanggan.

Senator Ron Wyden dari Oregon mengecam tindakan perusahaan teknologi yang menyerahkan kunci enkripsi secara diam-diam, menyebutnya tidak bertanggung jawab. Aktivis dari ACLU juga khawatir tentang preseden buruk ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah AS maupun negara lain dengan catatan hak asasi manusia yang buruk.

Kasus ini menggarisbawahi dilema antara kemudahan penggunaan teknologi enkripsi dan perlindungan data pribadi dari campur tangan pemerintah. Ke depan, pengguna dan perusahaan harus waspada terhadap implikasi keamanan dan privasi dari penyimpanan kunci enkripsi di cloud.

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/867244/microsoft-bitlocker-privacy-fbi

Analisis Ahli

Jennifer Granick

"Microsoft akan menjadi target pemerintahan negara-negara dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia untuk meminta akses data, yang memperluas risiko pelanggaran privasi global."

Analisis Kami

"Keputusan Microsoft ini menunjukkan bahwa kenyamanan pelanggan dalam pemulihan data sering kali harus ditebus dengan keamanan dan privasi yang berisiko. Ini menjadi peringatan kuat bahwa ketergantungan pada penyimpanan kunci enkripsi cloud meningkatkan kemungkinan pelanggaran privasi oleh otoritas yang menggunakan kekuatan hukum secara luas dan kurang transparan."

Prediksi Kami

Di masa depan, semakin banyak perusahaan teknologi akan menghadapi tekanan hukum untuk menyerahkan data enkripsi, yang berpotensi merusak kepercayaan pengguna dan membuka peluang penyalahgunaan data oleh pemerintah atau pihak lain.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diminta FBI kepada Microsoft?

FBI meminta Microsoft untuk menyerahkan kunci enkripsi untuk data yang disimpan di tiga laptop sebagai bagian dari penyelidikan penipuan terkait program bantuan pengangguran COVID.

Mengapa perusahaan biasanya menolak menyerahkan kunci enkripsi?

Perusahaan biasanya menolak menyerahkan kunci enkripsi karena khawatir tentang privasi pengguna dan potensi penyalahgunaan data.

Siapa yang mendukung posisi Apple dalam kasus dengan FBI?

Banyak perusahaan teknologi besar, termasuk Google dan Facebook, mendukung posisi Apple dalam kasus dengan FBI.

Apa risiko yang terkait dengan penyimpanan kunci enkripsi di cloud Microsoft?

Risiko terkait termasuk akses tidak diinginkan ke data pengguna jika kunci enkripsi diserahkan kepada pihak berwenang.

Mengapa ACLU mengkhawatirkan keputusan Microsoft?

ACLU mengkhawatirkan bahwa keputusan Microsoft dapat menetapkan preseden untuk penyalahgunaan data oleh pemerintah, termasuk oleh pemerintah asing dengan catatan hak asasi manusia yang meragukan.