Courtesy of Reuters

India Batasi Pejabat Pengeluarkan Perintah Hapus Konten, Lega bagi X

Artikel ini bertujuan menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah India dalam mengatur perintah penghapusan konten di internet, terutama setelah perlawanan hukum dari platform X. Ini penting bagi pembaca untuk memahami dampak kebijakan baru tersebut terhadap kebebasan berpendapat dan operasional platform media sosial besar di India.

24 Okt 2025, 00.13 WIB

52 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah India telah mengubah kebijakan penghapusan konten untuk membatasi jumlah pejabat yang dapat mengeluarkan perintah.
Pertarungan hukum antara X dan pemerintah India menunjukkan ketegangan antara regulasi dan kebebasan berbicara.
Meskipun ada pengurangan dalam jumlah pejabat yang dapat memerintahkan penghapusan, prosesnya tetap rumit dan dapat membatasi kebebasan berbicara.

Bengaluru, India - Pemerintah India mengubah kebijakan mengenai siapa saja yang berhak mengeluarkan perintah penghapusan konten di internet setelah mendapat perlawanan dari platform media sosial X milik Elon Musk. Sebelumnya, ribuan pejabat dari berbagai tingkat memiliki kewenangan ini, yang dinilai oleh X mengancam kebebasan berekspresi dan membuka peluang penindasan terhadap kritik intelektual.

Sebagai reaksi atas kebijakan tahun 2023, X mengajukan gugatan hukum namun kalah di Pengadilan Tinggi Karnataka yang memutuskan bahwa X harus mematuhi aturan tersebut. Meskipun begitu, pemerintah akhirnya melakukan revisi aturan yang membatasi hak mengeluarkan perintah hanya kepada pejabat senior.

Dalam aturan baru tersebut, hanya pejabat dengan pangkat joint secretary ke atas dan polisi dengan pangkat deputy inspector general ke atas yang boleh mengeluarkan perintah penghapusan konten. Aturan ini juga menuntut setiap perintah dilengkapi dengan alasan yang jelas dan dasar hukum yang spesifik.

Perubahan ini dianggap memberikan akuntabilitas lebih tinggi dan menambah perlindungan bagi kebebasan berpendapat, walaupun proses menentang perintah penghapusan masih dianggap rumit dan membebani pengguna. Aturan baru juga mengatur evaluasi berkala atas perintah yang dikeluarkan agar lebih transparan.

India merupakan pasar besar bagi X, sehingga perubahan kebijakan ini penting bagi kelangsungan operasional platform tersebut di negara tersebut. Langkah pemerintah ini merupakan sinyal kompromi antara kebutuhan mengontrol konten ilegal dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/business/media-telecom/india-limits-content-takedown-powers-fewer-officials-after-spat-with-musks-x-2025-10-23/

Analisis Ahli

Akash Karmakar

"Pembatasan ini memberikan tambahan pengawasan dan akuntabilitas tingkat senior, namun proses banding yang membebani dan pembalikan beban pembuktian kepada pengguna tetap menghambat ekspresi bebas."

Analisis Kami

"Pembatasan ini menjadi langkah kecil yang positif untuk mengurangi penyalahgunaan kendali takedown yang terlalu luas, namun masih belum cukup untuk menjamin kebebasan berpendapat di media sosial. Pemerintah perlu terus mengedepankan transparansi dan mekanisme banding yang lebih efektif agar aturan ini tidak menjadi alat sensor terselubung."

Prediksi Kami

Dengan aturan baru ini, terjadi penurunan jumlah perintah penghapusan konten yang mungkin membawa keseimbangan antara kontrol pemerintah dan kebebasan berekspresi, namun tantangan terhadap kebebasan berbicara masih akan terus diperjuangkan oleh platform dan aktivis digital.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dilakukan pemerintah India terkait peraturan penghapusan konten?

Pemerintah India mengurangi jumlah pejabat yang dapat memerintahkan penghapusan konten dari internet.

Siapa yang terlibat dalam pertempuran hukum mengenai kebijakan ini?

Elon Musk dan platform media sosialnya, X, terlibat dalam pertempuran hukum mengenai kebijakan ini.

Apa keputusan yang diambil oleh Karnataka High Court mengenai X?

Karnataka High Court memutuskan bahwa tantangan yang diajukan oleh X tidak memiliki dasar hukum.

Mengapa X menentang kebijakan penghapusan konten yang ditetapkan oleh Modi?

X menentang kebijakan tersebut karena dianggap mengancam kebebasan berbicara dan memungkinkan banyak pejabat pemerintah untuk menghapus konten yang sah.

Bagaimana perubahan baru dalam aturan dapat mempengaruhi kebebasan berbicara?

Perubahan baru dalam aturan akan menciptakan lebih banyak batasan dalam proses penghapusan konten, meskipun masih ada banyak pejabat yang dapat mengeluarkan perintah.