TLDR
Penutupan pemerintah dapat menghambat pengembangan kebijakan kripto dan regulasi. ETF kripto yang diharapkan akan terpengaruh karena penutupan yang berlangsung. Dinamika politik dapat mempengaruhi proses legislasi dalam isu struktur pasar kripto. Pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown yang memaksa pegawai federal non-esensial untuk diliburkan dan pegawai esensial bekerja tanpa bayaran. Situasi ini berpotensi memperlambat berbagai aktivitas dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, termasuk yang berkaitan dengan cryptocurrency. Jika shutdown berlangsung sebentar, dampaknya mungkin terbatas, namun jika berlarut, akan menunda proses penting di bidang ini.Salah satu dampak langsung dari shutdown ini terlihat pada peluncuran exchange-traded funds (ETF) kripto yang diharapkan bisa mengakomodasi investasi pada aset seperti Solana dan Litecoin. Proses persetujuan dan peluncurannya tertunda karena tidak dapat diselesaikan tepat waktu sebelum shutdown dimulai, sehingga para issuer belum bisa meluncurkan produk baru tersebut.Beberapa lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Internal Revenue Service (IRS) sempat mengeluarkan dokumen penting seperti no-action letters dan panduan sementara sebelum shutdown terjadi. Namun, aktivitas pembuatan aturan dan pengembangan kebijakan kini berhenti sementara, menimbulkan ketidakpastian di pasar dan bagi pelaku industri kripto.Di sisi legislasi, pembahasan undang-undang terkait pasar struktur kripto diperkirakan tidak akan banyak berubah jika shutdown selesai dalam waktu dua minggu. Namun, jika berlanjut, proses akan semakin sulit karena para legislator tidak dapat berkonsultasi dengan regulator yang juga sedang diliburkan. Hal ini dikhawatirkan dapat memperpanjang waktu pengesahan kebijakan penting.Para pengamat dan pelaku industri mengamati bahwa shutdown yang berkepanjangan bisa menimbulkan perpecahan politik yang makin dalam, yang berpotensi memperlambat proses pembuatan regulasi kripto yang seharusnya bersifat bipartisan. Meskipun demikian, harapan masih ada bahwa legislasi dapat berjalan sebelum pemilu 2026 jika situasi membaik.
