Pemerintah AS Bangun Cadangan Bitcoin dari Penyitaan, Bukan Pembelian Baru
Finansial
Mata Uang Kripto
15 Agt 2025
73 dibaca
2 menit
Rangkuman 15 Detik
Pemerintah AS tidak akan membeli Bitcoin lagi dan hanya mengandalkan penyitaan.
Kepemilikan Bitcoin pemerintah AS dipertanyakan, dengan beberapa angka yang bertentangan.
Penyitaan Bitcoin berasal dari berbagai sumber, termasuk Silk Road dan peretasan Bitfinex.
Pemerintah Amerika Serikat mulai membangun cadangan strategis Bitcoin untuk memasuki era teknologi keuangan modern. Namun, berbeda dengan perkiraan, mereka tidak akan membeli Bitcoin secara langsung, melainkan hanya menambah cadangan melalui aset yang berhasil disita dari aktivitas ilegal. Pernyataan ini datang dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.
Ketidakpastian soal jumlah Bitcoin yang dimiliki pemerintah mulai muncul setelah laporan menyebutkan bahwa jumlah Bitcoin milik AS sebenarnya jauh lebih sedikit dari yang diklaim sebelumnya. Senator Cynthia Lummis, pendukung Bitcoin, memperingatkan bahwa jika jumlah tersebut benar, ini menjadi kesalahan strategis besar bagi AS dalam perlombaan teknologi kripto global.
Koin Bitcoin yang dimiliki AS sebagian besar berasal dari penyitaan kasus besar seperti Silk Road, pasar gelap terbesar di darknet yang dikelola oleh Ross Ulbricht. Selain itu, penyitaan dari kasus peretasan Bitfinex dan beberapa scam serta skema Ponzi juga menambah jumlah Bitcoin yang dikontrol pemerintah.
Meskipun pemerintah tidak berencana menjual lebih banyak Bitcoin, mereka sering melelang sebagian Bitcoin yang disita untuk menambah dana pemerintah. Penjualan besar terakhir mencapai nilai sekitar 4,2 miliar dolar Amerika yang dilakukan pada Oktober 2024. Kontroversi terkait transparansi cadangan ini menyebabkan penasihat kripto Gedung Putih, Bo Hines, mengundurkan diri.
Pendukung Bitcoin mengkritik pemerintahan yang dianggap gagal membangun cadangan Bitcoin secara agresif, sementara ada pula suara yang menilai pendekatan ini realistis dan menghindari risiko kebutuhan pembiayaan publik. Pemerintah tetap berpegang pada kebijakan tidak membeli Bitcoin baru secara langsung tanpa menggunakan dana pajak.
Analisis Ahli
Nic Carter
Pemerintah sebaiknya tidak menjalankan semacam dana lindung nilai kripto palsu dan fokus pada penegakan hukum serta penggunaan Bitcoin yang disita secara bijak.