Mark Zuckerberg dan Direksi Meta Setujui Penyelesaian Kasus Privasi Rp 133.60 triliun (US$8 Miliar)
Teknologi
Keamanan Siber
18 Jul 2025
142 dibaca
2 menit

Rangkuman 15 Detik
Penyelesaian ini menghindarkan Zuckerberg dan lainnya dari memberikan kesaksian di pengadilan.
Gugatan ini mengungkapkan ketidakpuasan investor terhadap pengawasan privasi oleh manajemen Meta.
Skandal Cambridge Analytica masih memiliki dampak jangka panjang terhadap reputasi Meta dan privasi data.
Sejumlah pemegang saham Meta Platforms menggugat Mark Zuckerberg dan beberapa pejabat perusahaan karena diduga menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan terkait pelanggaran privasi pengguna Facebook. Mereka menuduh para terdakwa membiarkan pelanggaran berulang terhadap data pengguna yang berujung pada denda besar dari pemerintah AS.
Kasus ini bermula dari denda sebesar Rp 83.50 triliun (US$5 miliar) yang dikenakan oleh Federal Trade Commission pada tahun 2019 karena Facebook tidak memenuhi perjanjian perlindungan data yang dibuat pada tahun 2012. Dalam proses hukum, banyak informasi penting dan kesaksian direncanakan dari berbagai pihak termasuk Zuckerberg dan Sheryl Sandberg.
Namun, sidang akhirnya berakhir dengan penyelesaian damai yang tidak mengungkapkan rincian kompensasi. Keputusan ini menghindarkan para terdakwa dari kesaksian langsung di pengadilan dan mengakhiri gugatan yang merupakan ujian penting terhadap pengawasan korporasi dalam hukum Delaware.
Meskipun penyelesaian ini memberikan kelegaan bagi pihak yang terlibat, beberapa pihak mengkritik karena tidak memberikan pertanggungjawaban publik yang tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa masalah besar terkait pengumpulan data dan perlindungan privasi masih belum sepenuhnya terselesaikan.
Kasus ini juga mencerminkan tantangan hukum yang sulit dalam menegakkan tanggung jawab direksi atas pengawasan perusahaan, khususnya dalam konteks teknologi dan bisnis data besar yang sangat kompleks seperti Meta Platforms.
Analisis Ahli
Jason Kint
Penyelesaian ini membawa ketenangan bagi pihak terkait tapi kehilangan kesempatan penting untuk akuntabilitas publik atas praktik bisnis yang merusak privasi.

