TLDR
Rencana Aksi AI Trump akan berfokus pada akselerasi pengembangan teknologi AI di Amerika. Kebijakan yang diusulkan dapat memicu kontroversi terkait kepentingan perusahaan versus kepentingan publik. Kritik terhadap 'woke' AI menunjukkan adanya pergeseran dalam cara perusahaan teknologi beroperasi dan berinteraksi dengan kebijakan pemerintah. Presiden Donald Trump akan mengumumkan AI Action Plan dalam sebuah acara di Washington D.C. Rencana ini menggantikan kebijakan AI sebelumnya dari pemerintahan Biden dan menekankan percepatan pengembangan teknologi AI di Amerika Serikat. Trump ingin mengurangi aturan yang dianggap menghambat inovasi perusahaan AI dan meningkatkan pengaruh teknologi Amerika di dunia.Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah mempercepat pembangunan pusat data AI dengan melonggarkan aturan perizinan agar energi dan kebutuhan infrastruktur terpenuhi. Namun, pusat data AI membutuhkan banyak energi dan air yang dapat menimbulkan kekurangan sumber daya di masa depan jika produksi energi tidak ditingkatkan.Trump juga menargetkan agar model AI yang dikembangkan perusahaan dengan kontrak pemerintah harus netral dan tidak bias, terutama menghilangkan pengaruh nilai-nilai 'woke' yang dianggap terlalu politis oleh pihaknya. Hal ini menjadi bagian dari konflik dengan perusahaan teknologi yang selama ini dianggap condong ke kiri.Beberapa perusahaan besar seperti OpenAI, Google, dan Meta memberikan masukan agar pemerintah melindungi hak penggunaan karya berhak cipta yang dipakai untuk melatih AI. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa perlindungan seperti itu dapat merugikan pemilik karya asli. Selain itu, kelompok non-profit meminta agar investasi riset AI lebih banyak diberikan di luar sektor komersial.Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari kalangan korporasi, ada penolakan dari berbagai organisasi karena dianggap lebih memihak kepentingan perusahaan besar daripada publik. Banyak legislator negara bagian juga mengusulkan standar keamanan dan keselamatan AI, yang mungkin bertentangan dengan kebijakan Trump yang lebih bersifat mendukung pelonggaran regulasi.
