OpenAI Dapat Kontrak Rp 3.34 triliun ($200 Juta) dari Militer AS untuk AI Prototipe

OpenAI diberikan kontrak besar oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat senilai hingga 200 juta dolar untuk membantu mengembangkan sistem prototipe yang menggunakan teknologi AI canggih. Tujuan penggunaan AI ini termasuk membantu tugas administratif, pelayanan kesehatan bagi anggota militer, serta memperkuat pertahanan siber yang proaktif. Kontrak ini menunjukkan adanya keinginan pemerintah AS untuk memanfaatkan teknologi AI frontier agar dapat menangani tantangan keamanan nasional baik dalam konteks perang maupun pengelolaan administrasi pemerintahan. Meskipun begitu, batasan penggunaan AI untuk pengembangan senjata oleh pengguna individual tetap ditegakkan oleh kebijakan OpenAI. Menariknya, OpenAI menghapus larangan yang eksplisit terkait penggunaan AI dalam konteks militer dan peperangan dalam persyaratan layanannya pada awal 2024. Perubahan ini menimbulkan spekulasi apakah AI tersebut mungkin juga akan diterapkan langsung pada teknologi militer atau sebatas tugas administratif yang terkait. Di sisi lain, kontrak ini menimbulkan tensi dengan Microsoft yang selama ini sudah memiliki banyak kontrak dengan pemerintah AS untuk layanan cloud, termasuk implementasi Azure OpenAI Service yang disetujui DoD. Pilihan DoD untuk langsung bekerja sama dengan OpenAI dinilai sebagai langkah yang signifikan dan mungkin mengganggu posisi Microsoft. Selain itu, program baru OpenAI yang bernama 'OpenAI for Government' dirancang untuk melayani berbagai lembaga pemerintah Amerika Serikat seperti NASA, NIH, dan beberapa laboratorium penelitian, memperlihatkan betapa penting dan strategisnya peran AI dalam lingkungan pemerintahan saat ini.