AI summary
TeleMessage mengalami pelanggaran keamanan yang serius yang berdampak pada penggunaannya oleh CBP. Senator Ron Wyden menyerukan penyelidikan terhadap TeleMessage karena risiko bagi keamanan nasional. CBP dan beberapa pejabat tinggi menggunakan aplikasi yang tidak terdaftar dalam program kepatuhan pemerintah AS. Customs and Border Protection (CBP) di Amerika Serikat diketahui menggunakan aplikasi komunikasi TeleMessage, yang merupakan klon dari aplikasi populer seperti Signal dan WhatsApp dengan tambahan fitur pengarsipan untuk memenuhi aturan retensi data. Penggunaan aplikasi ini oleh pejabat tinggi negara menimbulkan perhatian menyusul munculnya insiden keamanan siber.Baru-baru ini, terdapat sebuah foto yang menunjukkan Mike Waltz, mantan penasihat keamanan nasional di bawah Presiden Donald Trump, menggunakan aplikasi TeleMessage Signal saat rapat kabinet. Foto itu memperlihatkan komunikasi dengan beberapa pejabat tinggi lain seperti Wakil Presiden JD Vance, direktur intelijen nasional Tulsi Gabbard, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.Setelah insiden kebocoran data terjadi yang melibatkan TeleMessage, CBP langsung menonaktifkan layanan tersebut sementara waktu sebagai tindakan pencegahan. Investigasi masih berlangsung untuk mengetahui sejauh mana dampak pelanggaran data ini bagi pemerintah dan keamanan nasional.TeleMessage, yang merupakan perusahaan asal Israel dan kini diakuisisi oleh Smarsh, menghadapi kritik keras dari Senator AS Ron Wyden, yang meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki perusahaan tersebut karena dianggap menyediakan perangkat lunak komunikasi yang berbahaya bagi keamanan nasional. Terlebih, aplikasi ini tidak memiliki izin resmi dalam program pengamanan pemerintah bernama FedRAMP.Sementara investigasi berjalan, TeleMessage menangguhkan layanannya untuk membereskan potensi celah keamanan. Kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan lembaga terkait agar lebih selektif dalam menggunakan aplikasi komunikasi demi menjaga keamanan data dan rahasia negara.
Penggunaan aplikasi komunikasi yang tidak sepenuhnya aman oleh pejabat tinggi menunjukkan lemahnya proses seleksi teknologi dalam instansi pemerintah. Ini bisa berakibat serius terhadap keamanan data nasional jika tidak segera ditangani dengan transparan dan tegas.
