Rancangan Undang-Undang Baru Buka Jalan untuk Toko Aplikasi Pihak Ketiga di AS

Anggota DPR Kat Cammack dari Florida mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat di pasar aplikasi ponsel. Rancangan tersebut ditujukan untuk toko aplikasi besar seperti Apple dan Google yang masing-masing memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS, agar mereka mengizinkan pengguna untuk menginstal toko aplikasi pihak ketiga dan menetapkannya sebagai bawaan. Rancangan undang-undang yang bernama App Store Freedom Act ini ingin melindungi konsumen dan pengembang dari praktik monopoli. Salah satunya adalah dengan memaksa toko aplikasi besar untuk memberikan akses yang setara kepada pengembang tanpa biaya atau diskriminasi serta mengizinkan penggunaan sistem pembayaran pihak ketiga. Selain itu, undang-undang ini juga mengharuskan pengguna bisa menghapus atau menyembunyikan aplikasi bawaan yang tidak ingin mereka gunakan, yang sampai sekarang sering menjadi keluhan pengguna karena aplikasi tersebut tidak bisa dihilangkan. Sanksi untuk pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dikenakan oleh Federal Trade Commission dengan denda hingga satu juta dolar AS untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Ini menunjukkan Pemerintah AS serius ingin mengubah cara toko aplikasi mengelola layanannya. Langkah ini mirip dengan kebijakan di Uni Eropa yang sudah lebih dulu memaksa Apple dan Google membuka opsi toko aplikasi pihak ketiga dan mengizinkan perubahan aplikasi default, serta mengizinkan pengembang menautkan sistem pembayaran luar. Jadi, ini adalah bagian dari tren global untuk mendorong pasar aplikasi yang lebih terbuka dan kompetitif.