Tarif Baru dari Pemerintah Trump Bikin Belanja Online dari China Jadi Mahal
Finansial
Kebijakan Fiskal
03 Apr 2025
185 dibaca
2 menit

Rangkuman 15 Detik
Kebijakan tarif baru akan meningkatkan biaya pengiriman paket dari China bagi konsumen AS.
Pengecualian de minimis yang sebelumnya ada akan dihapus, mempengaruhi model bisnis perusahaan seperti Shein dan Temu.
USPS dan sistem pengiriman lainnya mungkin menghadapi tantangan dalam menangani volume paket yang lebih besar dengan tarif baru.
Presiden Donald Trump telah mengumumkan rencana tarif baru yang akan membuat paket belanja online dari China menjadi lebih mahal. Sebelumnya, ada aturan yang disebut de minimis yang memungkinkan paket bernilai di bawah Rp 13.36 triliun ($800 m) asuk ke AS tanpa dikenakan tarif. Namun, mulai 2 Mei, paket dari China dan Hong Kong akan dikenakan tarif baru. Paket yang dikirim melalui layanan pos internasional akan dikenakan biaya 30% dari nilai paket atau Rp 417.50 ribu ($25) per item, sementara paket yang dikirim melalui layanan seperti DHL akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.
Perubahan ini sebelumnya sempat ditunda karena menyebabkan kekacauan dalam sistem pos, di mana USPS bahkan mengumumkan akan menghentikan semua pengiriman dari China dan Hong Kong. Meskipun rencana baru ini lebih sederhana, masih ada kekhawatiran tentang apakah sistem yang diperlukan untuk memproses jutaan paket ini sudah siap. Paket de minimis biasanya tidak diperiksa secara formal, dan belum jelas bagaimana pihak Bea Cukai akan menangani banyaknya paket yang masuk setiap hari.
Perusahaan seperti Shein, Temu, dan Amazon Haul sangat bergantung pada pengecualian de minimis untuk menjaga harga tetap rendah. Dengan adanya tarif tambahan, biaya belanja akan meningkat, dan konsumen mungkin harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan paket mereka. Ini bisa membuat belanja online menjadi lebih mahal bagi banyak orang.
Analisis Ahli
Ekonom Perdagangan Internasional
Kebijakan ini menunjukkan langkah strategis pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara, meski risiko dampak negatif terhadap konsumen tetap harus diminimalisir dengan sistem administrasi yang efisien.
