Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Pemerintah Inggris Hapus Anjuran Enkripsi Usai Perintah Akses Data iCloud

Teknologi
Keamanan Siber
News Publisher
06 Mar 2025
126 dibaca
1 menit
Pemerintah Inggris Hapus Anjuran Enkripsi Usai Perintah Akses Data iCloud

AI summary

NCSC telah menghapus saran enkripsi dari situs webnya, yang menunjukkan perubahan dalam kebijakan keamanan.
Apple menghadapi tekanan dari pemerintah Inggris untuk memberikan akses backdoor ke data pengguna.
Fitur ADP yang menawarkan enkripsi end-to-end kini tidak tersedia bagi pengguna baru di Inggris.
Pemerintah Inggris baru-baru ini menghapus saran tentang penggunaan enkripsi dari situs web resmi mereka. Hal ini terungkap oleh ahli keamanan Alec Muffet, yang mencatat bahwa National Cyber Security Centre (NCSC) tidak lagi merekomendasikan individu berisiko tinggi untuk menggunakan enkripsi guna melindungi informasi sensitif mereka. Sebelumnya, NCSC menyarankan penggunaan alat enkripsi seperti Advanced Data Protection (ADP) dari Apple, yang membuat data di iCloud tidak dapat diakses oleh siapa pun, termasuk pemerintah.Setelah pemerintah Inggris meminta Apple untuk membuat "backdoor" yang memungkinkan akses ke data terenkripsi di iCloud, Apple memutuskan untuk menghentikan fitur ADP di Inggris. Sekarang, saran yang ada di situs web pemerintah hanya merekomendasikan penggunaan Lockdown Mode, yang merupakan alat keamanan yang lebih ketat. Apple juga sedang menantang perintah akses data tersebut di pengadilan.

Experts Analysis

Bruce Schneier
Pendekatan pemerintah yang memaksa backdoor dapat melemahkan sistem keamanan secara keseluruhan dan menimbulkan kerentanan bagi semua pengguna.
Eva Galperin
Menghapus anjuran enkripsi merupakan kemunduran besar bagi perlindungan aktivis dan kelompok rentan yang sangat bergantung pada keamanan data end-to-end.
Editorial Note
Penghapusan anjuran enkripsi oleh pemerintah Inggris mencerminkan tekanan yang kuat dari otoritas untuk mengakses data pribadi, yang berisiko melemahkan privasi pengguna secara signifikan. Kebijakan ini bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan teknologi, serta membatasi kebebasan digital yang penting di era informasi saat ini.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.