TLDR
Legislasi baru di New York City melarang praktik penetapan harga berdasarkan data pribadi. Dewan Kota memberikan wewenang kepada departemen untuk menyelidiki pelanggaran dan memberikan denda. Praktik penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama dianggap tidak etis dan dapat memperburuk krisis keterjangkauan. Pomodo.id - New York City baru saja menetapkan undang-undang yang mengatur penggunaan data pribadi untuk menentukan harga barang dan layanan, dengan tujuan melindungi konsumen. Pada 12 November, Dewan Kota NYC menyetujui Introduction 891-A yang dipimpin oleh Pembicara Dewan, Julie Menin. Undang-undang ini melarang praktik “surveillance pricing” atau penetapan harga berdasarkan pengawasan, yang dapat menyebabkan perbedaan harga untuk produk yang sama bergantung pada informasi pribadi pelanggan.Surveillance pricing mengandalkan algoritma yang menganalisis data pribadi untuk menentukan harga yang dibayarkan konsumen. Misalnya, bisnis dapat menggunakan perilaku berbelanja, data lokasi, dan detail pribadi lainnya untuk menyesuaikan harga bagi masing-masing pelanggan. Praktik ini sering berjalan di balik layar, sehingga pelanggan tidak menyadari bahwa informasi pribadi mereka memengaruhi harga yang mereka lihat. Beberapa penyelidikan sudah mengungkap contoh praktik ini di berbagai industri, termasuk pengujian harga algoritmik oleh platform pengiriman grosir besar yang menunjukkan perbedaan harga yang signifikan.
Surveillance pricing adalah praktik bisnis di mana perusahaan menggunakan data pribadi pelanggan untuk menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama. Meskipun bisa tampak menguntungkan bagi perusahaan, praktik ini mengurangi transparansi harga dan kesetaraan bagi konsumen. Dengan upaya New York untuk melarang praktik ini, ada harapan munculnya model bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab dalam penggunaan data konsumen.
Undang-undang baru ini adalah salah satu upaya terkuat di negara tersebut untuk membatasi praktik-perilaku yang merugikan konsumen. Dengan pelarangan ini, konsumen diharapkan mendapatkan perlindungan lebih baik dari kebijakan harga yang tidak adil. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan semua perusahaan mematuhi peraturan ini, dan pengawasan yang efisien diperlukan agar undang-undang ini efektif.Bagi pembaca muda di Indonesia, implementasi undang-undang ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen di era digital. Munculnya teknologi yang dapat memetakan kebiasaan belanja dan data pribadi meningkatkan kesadaran akan transparansi dalam harga. Ini menjadi penting, mengingat banyak platform e-commerce di Indonesia juga menggunakan data untuk maksud serupa. Ke depannya, peluang bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam kebijakan harga yang lebih adil mungkin juga berlaku di negara ini.Dengan proyeksi peningkatan penetrasi internet hingga 80% di Indonesia pada 2025, konsumen muda juga harus waspada terhadap bagaimana data mereka digunakan. Memahami hak-hak mereka terkait privasi dan transparansi harga akan menjadi keterampilan penting di pasar yang semakin bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, sudah saatnya generasi muda mempersiapkan diri untuk berperan serta dalam mengedukasi diri mereka tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam lingkungan digital yang terus berkembang.---
Diterbitkan oleh Pomodo · Redaksi Pomodo
Terbit: 13 Nov 2026, 11.06 WIB
Ditulis dengan bantuan AI dan diperiksa akurasinya terhadap sumber.
Menemukan kesalahan? Hubungi redaksi → [pomodo.id/contact](https://pomodo.id/contact)
